Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Acara ini terlaksana di Ruang Pola, Jum’at, 11 Agustus 2023.

Baca Lainnya :

• Bupati AIM Buka Secara Resmi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Moda Luring Tersistem Pendidik PAUD0
• Jago Mural Competition 2023 Memberi Warna Stadion HS. Mengga0
• Meriahkan Hari Kemerdekaan, DLHK Polman Gelar Lomba Memungut dan Menabung Sampah 0
• Peringatan HARGANAS di Polman, Penyuluh KB Lakukan Konvoi0
• Dinas PMD Gelar Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa Kelurahan dalam Penanganan Stunting di Polman0

H. Ahmad Kilang, S.Pd., MMA, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender penting diikuti oleh semua tim PPRG, karena ini merupakan data yang harus diperkuat terkait Pengarusutamaan Gender (PUG).

 “Diikuti oleh perangkat daerah terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan pada hari ini oleh perencanaan dan penganggaran di semua OPD yang ada dan terkhusus atau yang masuk dalam tim PPRG. Jadi terkait dengan kegiatan ini kami datangkan fasilitator nasional untuk memberikan materi terkait perencanaan dan penganggaran ini penting untuk kita semua di OPD se-Kabupaten Polewali Mandar, karena ini adalah merupakan data yang harus diperkuat terkait dengan PUG, karena setiap saat ada tim atau ada kebutuhan data yang dipenuhi oleh semua OPD dan lokus OPD yang terkait adalah tentu Dinas P2KBP3A, karena ini adalah yang menangani satu bidang yang ada di dinas yakni Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya pelatihan ini yang merupakan inovasi yang harus kita laksanakan karena kepentingan program terkhusus untuk PUG yang akan dilaksanakan di tiap OPD terkait,” jelasnya.

Selanjutnya Rosniaty Azis, Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi menjelaskan, terkait dengan rencana evaluasi implementasi pengarustamaan gender di Kabupaten Polewali Mandar, maka dilakukan penguatan melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka dari itu masing-masing perangkat daerah bisa mengetahui dan memahami bagaimana bisa melakukan evaluasi terkait dengan dokumen perencanaan, apakah sudah responsif gender atau belum. Olehnya terkait hal ini, maka beberapa bagian yang perlu dilihat mulai dari data situasi, ketersediaan data terpilah, kemudian isu strategis, arah kebijakan, indikator dan target kinerja. Ini semua harus menjadi perhatian agar bisa melihat bagaimana bisa mengatasi ketimpangan gender di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan tupoksi di masing-masing perangkat daerah.

“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, misalnya mulai dari RPJMD seperti apa, renstranya seperti apa, rinciannya seperti apa, kemudian diproses penganggaran pun juga demikian, sejauh mana kebijakan penganggaran di Kabupaten Polewali Mandar itu memang betul-betul konsisten untuk mengatasi permasalahan gender yang ada, nah kemudian di tahapan berikutnya diproses pelaksanaannya di pelaksanaan sampai sejauh mana daerah ini melaksanakan rencana anggaran yang mereka telah susun sebelumnya di dalam implementasi di lapangan, apakah ini konsisten untuk mengatasi permasalahan gender yang ada, baik yang spesifik maupun yang mainstream,” jelas Rosniaty.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar