DPRD Gelar Rapat Lanjutan LKPJ Bupati Polewali Mandar 2023

By Admin Warta Kominfo 15 Mei 2024, 16:16:26 WIB Pemerintahan
DPRD Gelar Rapat Lanjutan LKPJ Bupati Polewali Mandar 2023

Polewali, Warta Kominfo SP Polman – Rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Polman, Selasa, 14 Mei 2024. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Amiruddin, SH Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Rapat pendapat antara Panitia Khusus (PANSUS) LKPJ Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pendapatan dibuka secara resmi. Pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2023 akan berakhir pada tanggal 28 Mei sesuai jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, yang dilakukan hari ini yaitu mengklarifikasi kembali isi LKPJ Bupati Kabupaten Polewali Mandar kepada seluruh OPD yang terkait dengan bidang pendapatan. Dalam kesempatan ini juga Ketua Pansus LKPJ Bupati 2023 Rudi Hamsah, SE juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan agenda hari ini yaitu mengindetifikasi persoalan dalam rangka memaksimalkan kinerja kita di Kabupaten Polewali Mandar, sebab salah satu yang menjadi penyebab utama persoalan-persoalan yang terjadi di beberapa diantaranya adanya hutang di tahun sebelumnya.


Baca Lainnya :

Dalam rapat lanjutan ini para perwakilan OPD diminta menyampaikan target pendapatan tahun 2023 dan realisasi pendapatan 2023 disertai dokumen untuk menjadi bahan dalam melanjutkan pembahasan LKPJ Tahun 2023. Menjelaskan seperti apa pendapatan yang tidak terealisasi, pendapatan yang tidak tercatat sehingga membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 banyak yang tidak terbayarkan dikarenakan pendapatan tidak terealisasi.

Rudi Hamsah, SE selaku Ketua Pansus LKPJ Bupati Polewali Mandar dalam wawancaranya menjelaskan agar para perwakilan OPD menyampaikan informasi dan gejala yang mengakibatkan OPD tidak mencapai target.

"Hari ini OPD yang menyangkut pendapatan. Kami sepanjang melakukan proses rehabiliti Pansus ini pendapatan kita yang menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Polewali mandar memiliki tunggakan anggaran di tahun 2023 sehingga kita ingin memastikan OPD, menyangkut pendapatan ini, informasi, gejala, dan permasalahan yang terjadi di antara OPD yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan di tahun 2023." Tuturnya.


Dengan rapat ini, diharapkan klarifikasi yang didapat dapat membantu menyelesaikan isu-isu terkait pendapatan dan anggaran di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah-langkah yang diambil oleh Pansus, DPRD dan konfirmasi dari OPD akan menjadi dasar untuk rekomendasi yang akan disampaikan pada tanggal 28 Mei 2024 mendatang. Para pihak terkait diminta untuk melengkapi dokumen dan data yang dibutuhkan agar pembahasan LKPJ dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang tepat.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar




Video Terkait:


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook