Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Dalam rangka perluasan pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi serta Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD) di Kabupaten  Polewali Mandar, Bappeda Litbang Polewali Mandar bersama Bappenas RI melakukan Rapat Koordinasi Digitalisasi Monografi Desa  dihadiri unit kerja terkait, lingkup Pemkab Polewalli Mandar, Rabu  25 Mei 2022 di Aula Sipamandaq. Kegiatan ini dilangsungkan untuk mendukung Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Pada Tahun ini Pemerintah menyasar 4 Desa dan 1 Kelurahan program Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan.

Baca Lainnya :

• Seluruh Peserta Rapat sepakat Perubahan Nama RSUD Polewali menjadi RSUD Hajjah Andi Depu0
• 32 Peserta Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana oleh BPBD0
• Dinas Dikbud Gelar FGD Saiyang Pattuqduq, Optimalkan Persiapan Dokumen Menuju Warisan Budaya Dunia0
• 175 Kuda 1.832 Pessawe, Parrawana dan Pakkalindaqdaq Meriahkan Festival Saiyang Pattuqduq 0
• SDN 016 Sarampu dan SMPN 2 Polewali Terpilih sebagai Usulan Program Sekolah Adiwiyata0

Pemaparkan terkait transformasi data menuju registrasi sosial, yakni dengan perbaikan dan pengembangan data target program pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan ekonomi lainnya yang terintegrasi, akurat dan terkini untuk mewujudkan target perlindungan sosial yang menyeluruh dan adaptif. Hal tersebut dilakukan dengan strategi besar, diantaranya melalui pengembangan Digitalisasi Monograf Desa (DMD), pendataan dan sistem registrasi social, termasuk modul lanjut usia dan masyarakat rentan, sensus penduduk 2020 sebagai  pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Andi Himawan Jasin, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, pada Tahun 2022 Beppenas RI melaksanakan  program Digitalisasi Monografi Desa (DMD) pada 4  desa dan 1 kelurahan di Polewali Mandar,

“Kegiatan ini lanjutan registrasi ekonomi yang dilaksanakan pada Tahun 2021 lalu, dengan demikian harapan kami Desa lokus memanfaatkan program ini, sehingga bisa membantu Desa di dalam melakukan pembenahan dan penguatan data kemiskinan di Desa, karena hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun lalu di Desa Rea dan Tandassura, ternyata memang data kemiskinan menjadi perhatian serius dari Pemerintah Desa maupun Kabupaten,“ terangnya.

Perencana Kementerian PPN/Bappenas RI Raditia Wahyu menerangkan, pihaknya telah melakukan pelaksanan pendataan Desa/Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, termasuk koordinasi terkait DMD.

“Hasil diskusi  dengan Pemerintah Desa dan Kabupaten menujukkan pentingnya perbaikan data secara penuh, sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial, maupun program pembangunan bisa tepat sasaran dan rapat koordinasi kami dengan unit kerja terkait di daerah menunjukkan bahwa kualitas program bisa lebih tepat, khususnya untuk peningkatan pelayanan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas,” terangnya.

Tindak Lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dari Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah serta masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan program digitalisasi dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar