Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Rapat Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Polewali Mandar terlaksana di Ruang Pola Kantor Bupati, Rabu, 9 November 2022. Kegiatan ini terlaksana untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, SP., M. Si, Asistes Pemerintah dan Kesra mewakili Bupati Polewali Mandar H. Andi Ibrahim Masdar membuka secara resmi rapat tersebut, dalam sambutannya Beliau menghimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkontribusi terhadap persoalan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat.

" Harapan saya melalui rapat ini kemiskinan di Polewali Mandar dapat menjadi agenda prioritas kita, selain itu juga saya berharap kita dapat meningkatkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor terkait dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan,".

Baca Lainnya :

• E-Management Indonesia Tawarkan Kerja Sama Peningkatan Kualitas SDM berdaya saing Global0
• Bupati AIM Resmi Buka Workshop Akhir Pendampingan Penyusunan Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domesti0
• 259 ASN dan Non ASN Pemkab Polman Ikuti Pelatihan GTA-DTS Batch 20
• Pemkab dan Kantor Pertanahan Polman Gelar Rapat Koordinasi Pengembangan Akses Reform0
• 30 Perias Polman Ikuti Workshop Wedding Make Up dan Photo Session 0

Selanjutnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Majene Polman, Dody Risdianto mengatakan, pada rapat ini telah dibahas agenda terkait monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk satuan kerja pelayanan di bawah naungan OPD terkait diantaranya Non ASN dan juga Pekerja Rentan serta Aparat Desa, dimana   kepesertaannya masih perlu mendapat dukungan berupa penganggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023.

"Kami memaparkan kepada para pimpinan OPD dan jajarannya bahwa terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Polewali Mandar khususnya berada di bawah naungan Pemerintah Daerah contohnya seperti Non ASN, Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa RT/RW, pekerja rentan seperti nelayan, guru ngaji, marbot mesjid, tukang ojek dan lain-lain, kepesertaan masih perlu mendapat dukungan dari pemerintah berupa penganggaran di APBD  Tahun 2023 agar lebih banyak lagi masyarakat kita yang bisa terlindungi kedalam program BPJS Ketenagakerjaan agar tidak terjadi resiko seperti kecelakaan kerja yang mungkin mengakibatkan kematian sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa mendapat santunan," jelasnya.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar