Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Presentasi Penanggulangan Bencana dan Pascabencana di Kecamatan Binuang. Kegiatan ini diikuti 20 orang perwakilan aparat desa dan tokoh masyarakat, Selasa, 24 Agustus 2021, di Aula Rawa Bangun Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Baca Lainnya :

• Inovasi Pasar Dekat Tim Penggerak PKK Desa Baru0
• PGRI Polewali Mandar Gelar Konferensi Kabupaten Tahun 2021 0
• Semarak Kemerdekaan Festival Allamungan Batu Kecamatan Luyo0
• Wakil Bupati Polewali Mandar Pimpin Upacara Penurunan Bendera Merah Putih0
• HUT RI ke-76, TP PKK Salurkan Paket Sembako bagi 40 Lansia Perempuan 0

Tujuan kegiatan presentasi untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi dalam penanganan bencana kepada tokoh masyarakat, khususnya kepala desa untuk menghindari dan mengurangi resiko bencana daerah.

Peserta kegiatan menerima informasi terkait manajemen resiko bencana, mengingat bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Andi Affandi Rahman, ST, M.Si Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Polewali Mandar mengutarakan, apresiasi atas sinergitas dan kolaborasi terselenggaranya kegiatan ini.

“Di kesempatan ini, kami mengundang aparat desa di tujuh desa yang kategori resiko tinggi bencana banjir, lonsor dan karhutla. Maka, kepala desa yang diundang ini, dapat menjadi pionir di wilayah masing-masing,” harapnya.

Darno Majid, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas fasilitas tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh BPBD Provinsi Sulbar untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat.

“Persentase tentang manajemen penanggulangan bencana. Kemudian memberikan sugesti masyarakat untuk membuat suatu peraturan daerah atau perdes, karena daerah kita ini rawan bencana, bahwa pemahaman pentingnya mitigasi bencana,” sebutnya.

Diharapkan kepala desa  dapat menjadi narasumber dalam mengantisipasi kondisi darurat di desanya, sebagai wilayah kerja pemerintah desa.

Pemulihan pascabencana adalah mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, sarana, dan prasarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar.