Lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri no 050-3708 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan dan Keuangan Daerah,  perlunya sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 serta penyesuaian arah Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi sebagai dampak dari adanya pandemic COVID19, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu segera melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024. Oleh Karena itu untuk membangun kesepahaman dan pemantapan perubahan RPJMD dimaksud yang berjalan parallel dengan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah, maka Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Orientasi Tata Cara Perubahan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024.

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan Orientasi ini yaitu :

Baca Lainnya :

• Bupati AIM Beri bantuan peralatan Untuk 27 pengungsi Posko Induk Polewali Mandar0
• Peduli Korban Bencana Sulbar, Bantuan Kemanusiaan Pemkab Polewali Mandar Tersalur di Majene-Mamuju0
• Per 18 Januari 2021, 1.367 orang Pengungsi dari Majene dan Mamuju memasuki wilayah Polewali Mandar0
• Bupati AIM Berangkatkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa Sulbar 6,2 SR senilai 500 jt0
• Stadion S. Mengga Siap Tampung Pengungsi Korban Gempa Majene dan Mamuju0

-        -  Nita Yiswa, ST, M.Si, dari Kementerian Dalam Negeri

-        - DR. Agussalim, dari Universitas Hassanuddin

Orientasi terlaksana secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa dan Rabu, tanggal  19 - 20 Januari 2021 diikuti para Staf Ahli, para Asisten,  para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag Sekda  dan Tim penyusun perubahan RMPJD serta para Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah.

Kepala Bappeda Litbang Darwin Badaruddin menyebut,  RPJMD 2019-2024 sudah memasuki tahun ketiga sejak disahkannya pada bulan Juli 2019. Namun dalam proses pelaksanaannya, mengalami beberapa kondisi yang perlu direspon dengan melakukan perubahan RPJMD, salahsatunya adalah kondisi Pandemi COVID19.

"alasan perubahan RPJMD, karena saat ini kita dihadapkan pandemi COVID 19, karena krisis ekonomi nasional, perubahan kebijakan Nasional melalui regulasi yang mengatur," katanya

Terkait, Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 Wakil Bupati Polewali Mandar H.M Natsir Rahmat menyampaikan, kepada seluruh peserta orientasi agar memanfaatkan pertemuan ini sebagai tahapan awal pelaksanaan penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Polman 2019 2024

“Kepada seluruh peserta orientasi mengenai perubahan rpjmd, agar memanfaatkan pertemuan hari ini memahami tata cara dan tahapan penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, sebagai tahapan awal pelaksanaan penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024. Kepada seluruh kepala perangkat daerah, kami ingatkan agar dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya mengacu pada dokumen perubahan RPJMD.

Dalam kegiatan orientasi ini, Nita Yiswa, Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri memaparkan pembahasan secara umum mengenai bagaimana tata cara penyusunan perubahan RPJMD.

Pada session kedua, Agussalim, Narasumber dari Unhas menyampaikan kontribusi perubahan Renstra sebagai konsekuensi akibat adanya Perubahan RPJMD

Lebih lanjut Agussalim juga mengingatkan pentingnya restrukturisasi organisasi menyesuaikan dengan perubahan RPJMD, pentingnya memastikan Program dan Kegiatan mampu menjaga konsistensi penyelesaian masalah pembangunan serta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta hal-hal apakah yang selanjutnya perlu dilakukan dalam perubahan RPJMD.

Yang penting dijaga adalah bagaimana setiap Program, Kegiatan, Sub Kegiatan seyogyanya inline dengan 2 hal, yaitu masalah yang mana diselesaikan, dan inline dengan tujuan dan sasaran yang inin dicapai. Hal ini bukan sesuatu yang mudah utamanya di level perangkat daerah. Yang harus dilakukan berikutnya adalah : 

1. Fokus pada realisasi janji politik KDH dan pelayanan dasar;

2. Menajamkan prioritas pembangunan daerah;

3. Merampingkan Jumlah Program dan Kegiatan;

4. Mengefisenkan belanja daerah

 Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar

Video Terkait: