Warta Kominfo SP, Polewali Mandar – Dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2022, yang terlaksana di Aula Sipamandaq Balitbangren, Selasa, 18 Agustus 2022.

H.M Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar berharap dengan dilakukannya updating data, maka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polewali Mandar dapat teratasi.

Baca Lainnya :

• Tim Terpadu Pemkab Polman Konsolidasi Penanganan Dampak Bencana Banjir dan Longsor0
• BPS Polewali Mandar Kerahkan 684 Petugas pada Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 0
• DWP Polman HadirkanTokoh Wanita Nasional Dewi Motik , Beri Penguatan Kepribadian Berkarya Nyata0
• Badan Keuangan Gelar Rapat Sinkronisasi Data dan Persiapan Penandatanganan Pakta Integritas BMD0
• Dinkes Polman Gelar Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor tentang Kesehatan Jiwa0

“Alhamdulillah, pada hari ini dilaksanakan rapat koordinasi terkait penanggulangan kemiskinan, sebenarnya memang di Polman adalah yang tertinggi di antara kabupaten di Sulawesi Barat. Mudah-mudahan ke depan, setelah melakukan pendataan ulang apa yang dilakukan semua para Camat/Desa agar bisa menurun, dan mudah-mudahan di tahun 2024 bisa mencapai nol persen masalah kemiskinan, maka semua dapat terlibat dalam menurunkan angka kemiskinan di Polewali Mandar,” harapnya.

Selanjutnya, Andi Himawan Jasin, ST., M.Si, Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan, pada rapat koordinasi TKPKD terdapat dua agenda utama yang dibahas, yakni pertama, Pemantapan Rencana Program dan Kegiatan dalam Mendukung Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, yang kedua, Rencana Pemanfaatan Data By Name By Address (BNBA) Pensasaran Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Rakor TKPKD Kabupaten Polewali Mandar yang hari ini kami laksanakan dalam rangka memastikan upaya-upaya yang lebih terpadu, dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polewali Mandar. Terkait dengan ketepatan sasaran ini, saat ini kami Balitbangren  sudah memperoleh data by name by address pensasaran percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem di kabupaten Polewali Mandar. Terdapat kurang lebih delapan puluh enam ribu penduduk Kabupaten Polewali mandar yang masuk dalam desil satu kemiskinan ekstrem. Data-data inilah yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yang dibantu oleh Pemerintah Desa/Kelurahan,“ jelasnya.

Kemudian Risma Abbas, Koordinator Tim Pendamping Updating Data di Balitbangren mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Polewali Mandar, yakni dengan proses verifikasi dan validasi data oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar.

“Kami mengupayakan untuk bagaimana Pemerintah melakukan verifikasi terhadap data karena dilihat dari sisi jumlah tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Jadi kami merupakan tim yang menginisiasi proses verifikasi data. Dimana kami membuat verfikasi ini mudah dilakukan di level Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Dimana kami meminta lima kategori dari data yang diberikan oleh Kemenko PMK, yaitu data P3KE. Lima kategori itu adalah yang pertama, apakah di dalam data tersebut, nama itu miskin ekstrem atau tidak, yang kedua, siapa yang ada di dalam data, ternyata dia tidak miskin ekstrem, yang ketiga, siapa yang ada di dalam data, tetapi dia sudah meninggal, yang keempat, apakah dia ada dalam data, tetapi orangnya sudah pindah domisili, dan yang kelima, ada di dalam data, tetapi kemungkinan dia tidak ditemukan di desanya atau alamatnya,” jelasnya.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar