- Capaian Penghargaan Awal Kepemimpinan Pj. Bupati Polman Tahun 2024
- Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Polman Kembangkan Literasi Basis Inklusi Sosial
- Festival Malauyung Tahun 2024 Meriahkan Taman Wisata Pantai Tangnga-Tangnga
- Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 Usung OTODA Berkelanjutan
- Konsultasi Publik Pertama Penyusunan KLHS-RPJPD Kabupaten Polewali Mandar 2025-2045
- Sosialisasi dan Workshop Tim CSIRT Memperkuat Kesiapan Polman
- KPU Polewali Mandar Gelar Rakor Tahapan Pemilukada 2024
- Tiga Tim Penguji Tes Kepribadian Calon Paskibraka 2024
- Manasik Kesehatan Jemaah Haji Sulawesi Barat
- Menata Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan, Dinas PM-PTSP Polman Gelar Rapat Tim Teknis Pelayanan Te
Paripurna, DPRD dan Pemkab Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021
Keterangan Gambar : Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD dan permintaan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Rapat
Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD dan
permintaan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Jumat sore, 29 Juli
2022 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Pengesahan Ranperda
dihadiri Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dan Wakil Bupati Polewali
Mandar H. M. Natsir Rahmat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
dan Pimpinan OPD, TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kantor Kementerian Agama.
Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyampaikan terima kasih kepada
DPRD atas Tujuh Poin Rekomendasi LKPJ 2021 sebagai masukan untuk pengelolaan
keuangan pemerintah daerah lebih baik ke depan.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Polewali Mandar M. Jupri Mahmud didampingi para Wakil Ketua DPRD melalui Badan Anggaran atau Banggar menyampaikan, seluruh Fraksi DPRD menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, diantaranya permintaan peningkatan kuliatas SDM ASN melalui penguatan kapasitas pengelolaan keuangan, optimalisasi koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan serta mendorong sinergitas antar OPD. DPRD juga merekomendasikan dalam penyusunan program konsisten terhadap pencapaian Visi Dan Misi Pemkab sesuai yang termuat dalam RPJMD Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta pengalokasian anggaran yang proporsional terkait kegiatan pemulihan ekonomi dan pengembangan SDM.
Baca Lainnya :
- Sebanyak 275 Atlet Ikuti Kejurda Karate Gojukai Indonesia Komda Sulbar 2022 0
- Bupati Polman bersama Pj. Gubernur Sulbar Hadiri Baksos Hapus Tatto Gratis IDI Polman 0
- Ditjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN Kunker Implementasi Kurikulum Merdeka di Polman0
- Peringatan HUT RI ke-77, Pemkab Polman gelar Rapat Pemantapan0
- Guna Sinkronisasi Program, Dinas PMD Gelar Rakor Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa 20230
Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar mengharapkan, kesepakatan yang dihasilkan bersama Pemkab dan DPRD dapat secara konsisten dipertahankan dan dilanjutkan untuk tahapan strategi di masa depan.
“Saat ini kita dalam tahapan pembahasan anggaran 2023 serta tidak lama lagi akan memasuki pembahasan anggaran tahun 2022, yang merupakan tahapan strategis dalam pembangunan di daerah yang sama kita cintai ini. Semoga apa yang disampaikan dan disepakti serta disetujui bersama menjadi inspirasi kolektif bagi kita semua, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar,“ sambutnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal material serta posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021. Atas dasar tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini adalah pencapaian kita bersama.
Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar