Warta Kominfo SP, Polewali Mandar – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar menggelar Kegiatan Kebijakan di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, yang menitik beratkan pada pembentukan kerangka pengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2021, yang terlaksana di Ruang Rapat Kesbangpol, Selasa, 29 Juni 2021.

Kegiatan ini terlaksana sesuai Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 276 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat 2017-2022.

Baca Lainnya :

• 50 Pelajar SMA Sederajat se Sulbar Antusias Ikuti Jejak Tradisi Daerah XI di Polewali Mandar0
• Wakil Bupati, Natsir Rahmat Hadiri Peringatan HANI 2021 Sulbar di Kabupaten Polewali Mandar0
• Sesi Kedua, Pemkab Polewali Mandar Evaluasi Kinerja Kepala Desa dari 8 Kecamatan 0
• AIM Harapkan Karang Taruna Kabupaten Polewali Mandar Ikut Sosialisasikan Kegiatan Kemasyarakatan0
• 38 Siswa SD Al-Qur’an Wahdah Islamiyah Polewali Ikuti Acara Imtihan dan Wisuda Tahfidz Al-Qur’an 0

H. M. Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pada pasal 1 ayat 1, bahwa Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah terkait dengan pembauran kebangsaan adalah membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban bangsa, masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman gangguan keamanan di daerah akibat persoalan etnis suku bangsa, kemudian juga menumbuh kembangkan keharmonisan toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis,” sambutnya.

Asliah Rahim, S. Sos, M. Si, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, bahwa organisasi ini sebagai wadah koordinasi untuk menjaling persatuan dan kesatuan antara suku, ras, dan agama yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

“Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk pada tahun 2017, namun kegiatannya belum terlalu aktif, terutama tahun 2020 karena ada refocusing anggaran sehingga tidak dilakukan. Forum Pembauran Kebangsaan untuk masa bakti 2017-2022 sudah tiga kali dilakukan, sejak terbentuknya forum ini,” katanya.

Adapun Fungsi pokok Forum Pembauran Kebangsaan, yaitu :

a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;

b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;

c. Menjaring dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

d. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan;

e. Merumuskan rekomendasi kepada pimpinan daerah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar