Warta KominfoSP, Polewali Mandar - Bappeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar menggelar Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, secara virtual,  Senin 22 Februari 2021. Kegiatan ini diikuti lintas sektor yaitu : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, pimpinan Instansi Vertikal, pimpinan BUMN/ BUMD, Perguruan Tinggi, Organisasi dan jajaran Perangkat Daerah.

Adanya bencana non alam pandemi COVID-19 yang berdampak pada krisis ekonomi yang terjadi di semua sektor, sinkronisasi dengan RPJMN 2020 -2024, dan terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang baru salah satunya yang berdampak pada perubahan nomenklatur program, menjadi alasan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang di dalamnya mengatur terkait tata cara perubahan RPJMD.

DR. Agus Salim, SE., MS. Fasilitator  Tim Pengembangan  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNHAS pada akhir pemaparannya menyampaikan sejumlah langkah yang perlu dioptimalkan Pemkab Polewali Mandar dalam penyusunan perubahan RPJMD ini.

Baca Lainnya :

• Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2021, Pemkab Gelar Aksi Bersih Pasar 0
• POLMAN RAIH INDEKS 3,30 PADA EVALUASI SPBE 2020 DARI KEMENPANRB0
• Hari Ketiga, 75 Peserta Pelatihan Praktek Olahan Rumput Laut dari Balai Diklat Industri Makassar0
• Menyikapi Isu Harga Anjlok, Pemkab Optimalkan Pemantauan serta Pengawasan Pembelian dan Penimbangan0
• Balai Diklat Industri Makassar Gelar Pelatihan Olahan Rumput Laut di Polewali Mandar0

“Apa yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan dan itu harus sebaiknya tercermin dalam dokumen RPJMD Perubahan:  pertama) tetap fokus pada pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, sosial, lalu kemudian keamanan ketertiban, dan realisasi janji politik Kepala Daerah terpilih, ini sudah masuk tahun ketiga, sebaiknya kita melihat lagi kembali seberapa terealisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih; lalu yang kedua) menajamkan prioritas pembangunan daerah, di tengah situasi semacam ini  Saya menyarankan supaya prioritas pembangunan daerahnya dipadatkan;  yang ketiga) Saya sarankan supaya kita merampingkan jumlah program dan kegiatan, tadi saya sudah menyebutkan bahwa jumlah kapasitas fiskalnya kabupaten Polman tidak cukup longgar, tidak cukup besar, tidak cukup memadai lagi terjadi pengkerutan, barangkali kita perlu merampingkan jumlah program dan kegiatan program-program yang kita anggap tidak menyasar pelayanan dasar, tidak menyasar janji politik, tidak menyasar masalah utama yang dihadapi oleh Polman, Saya kira untuk sementara kita tunda saja dulu sampai pada situasinya kembali normal dan yang terakhir) kita perlu betul-betul mengefisienkan belanja daerah, kegiatan-kegiatan yang selama ini menyerap anggaran besar bisa diefiesienkan karena situasi yang tidak normal, kita membutuhkan upaya-upaya extra ordinary” saran Agussalim.

H. Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar, saat membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan kepada seluruh peserta forum agar memanfaatkan forum tersebut menghasilkan solusi sebagai strategi efektif pencapaian pembangunan daerah yang kemudian berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

“Mulai dari sekarang, dengan kondisi pandemi covid19 ini, dimana anggaran dari Pusat sangat minim pun juga pendapatan daerah kita sangat kecil, Saya berharap pada Dinas-dinas untuk ke depan jangan membuat program yang macam-macam dulu, Saya paling tidak suka itu seremonial-seremonial tapi kenyataannya habis itu habis juga, Saya mau sesuatu yang berkesinambungan. Mari kita jadikan pedoman angka-angka itu untuk bagaimana ke depan kita memperbaiki terus,  bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita ini bisa bagus taraf hidupnya. Kalau kita bisa sinergi dengan teman-teman Dewan,  Saya kira dengan angka yang tadi cepat sekali kita akan perbaiki. Bikin tim untuk betul-betul  memonitor kegiatan Kadis-kadis ini yang tidak sinkron dengan RPJMD dan tidak sesuai dengan Visi-Misi, janganlah bikin program itu-itu terus. Saya berharap ini, mari kita perbaiki Bersama-sama. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini,  mari kerja kita semakin diefektifkan. Saya berharap ini untuk semua SKPD agar betul-betul bekerjalah sepenuh hati, jangan setengah hati, berikanlah hatimu untuk masyarakat Polewali Mandar. Mari kita kompak terus, untuk bekerja apa yang belum terselesaikan, kita selesaikan Bersama-sama. Banyak PR-PR kita yang perlu dibenahi, agar koordinasinya ditingkatkan, dengan posisi anggaran kita yang sangat kecil, program apa yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Jangan kita Lelah, jangan kita mundur, mari kita lebih kencang lagi mencari solusi apa yang bisa membuat Polewali Mandar ini meningkat pendapatan masyarakatnya. Dari forum ini saya berharap ada solusi yang diberikan, saya sangat ingin masukannya” ungkap AIM.

Sementara itu,  M. Jupri Mahmud Ketua DPRD  Kabupaten Polewali Mandar, memberikan catatan penting untuk dilakukan  dalam perubahan RPJMD demi menjaga sinkronisasi. Mengingat kondisi  masyarakat  saat ini, secara global berdampak ekonomi dan sosial berpengaruh karena dampak pandemi  Covid-19.  Hal ini perlu dilaksanakan dengan komitmen bersama seluruh OPD dapat maksimal  jabarkan visi misi Bupati di RPJMD.

“Catatan pertama terkait, indikator utama dan  makro pembangunan ini, sangat positif menyikapi,  tingkat pengangguran ini masih menjadi perhatian, juga IPM, dan pertumbuhan ekonomi. Perlu formula kegiatan agar indikator makro mengalami angka positif yang diharapkan,  catatan kedua target yag telah ditentukan RPJMD terkait indikator makro RPJMD ada konsistensi, ditentukan IPM target. Begitu pun angka kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Analisa kita ini tidak tercapai tujuan dan sasaran karena adanya faktor yang mendasari analisa terkait basis data perlu perencanaan valid untuk jaga indikator kinerja, saya memberi masukan data umum kemiskinan hal yang perlu perhatian khusus. Perlu perhatian Pemkab untuk  bagaimana data kita betul-betul valid. Harapan juga terhadap rekomendasi DPRD menjadi pertimbangan dalam perubahan RJMD yang tersisa dua tahun lagi” kata Jupri.

Forum konsultasi publik perubahan RPJMD ini berjalan aktif dan dinamis. Berbagai saran penyempurnaan RPJMD disampaikan berbagai pihak dalam forum tersebut.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar