Warta Kominfo SP, Polewali Mandar – Dalam Rangka Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Sosialisasi MCP Area Intervensi Perencanaan Penganggaran dan PBJ secara Daring via Zoom Meeting, terlaksana pada hari Rabu, 7 April 2021, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Rapat ini, difasilitasi oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, Niken Ariati, dan disimak secara daring oleh empat Pemerintah Provinsi se-Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi.
Hadir dalam rapat ini, Muhammad Nawir, S. Sos, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd, Kepala Bappeda Litbang, Drs. Mukim, M.M, Kepala Badan Keuangan, H. Ahmad Saifuddin, SH, MH, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, dan Muhammad Dayang Mandawari S.T., M.Si, Kepala Bagian UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa).

Perencanaan dan penganggaran APBD, indikator keberhasilannya ada 4, yaitu: Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Penganggaran APBD serta Pengendalian dan Pengawasan. Sedangkan, dalam pengadaan barang dan jasa, indikator keberhasilannya ada 5, yaitu: SDM UKPBJ, Pelaksanaan Tupoksi, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP serta Pengendalian dan Pengawasan.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Kecamatan Polewali Bersama BKM Gelar Aksi Bersih Program KOTAKU di 4 Kelurahan0
• 2.546 Usulan Musrenbang Kecamatan dan 1.082 Pokok Pikiran DPRD Dalam Musrenbang RKPD Tahun 20220
• Komit Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kab. Polman Berpeluang Raih APE0
• Masyarakat Diminta Ikut Jaga Kebersihan Sungai Pasar Wonomulyo0
• Satgas Covid-19 Polewali Mandar, Gelar Rakor Persiapan Sekolah Tatap Muka dan Ibadah Jelang Ramadhan0

Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, Niken Ariati mengharap, tidak ada lagi permasalahan yang substansial dalam topik perencanaan penganggaran dan PBJ. Ia juga menyebutkan, telah mereview kondisi di daerah Sulawesi, khususnya wilayah Korsupgah IV, masih banyak kendala di dua area sentral. Niken mengajak seluruh Pemerintah Daerah di wilayahnya, memperbaiki itu semua. KPK juga telah mengirim pedoman untuk menyusun rencana aksi ke depan.

Lanjutnya, ada dua agenda yang dibahas. Agenda tersebut, yaitu sosialisasi monitoring centre for prevention (MCP) pada area intervensi perencanaan penganggaran APBD serta pengadaan barang dan jasa.
“Setiap pemerintah provinsi, kabupaten/kota, seyogyanya melakukan penginputan terkait indikator yang telah dilaksanakan secara rutin, diinput dalam aplikasi MCP yang telah terintegrasi melalui www.jaga.id. Indikator yang harus diinput pada tahap perencanaan dan penganggaran APBD, meliputi tersedianya aplikasi perencanaan APBD,” kata Niken.

Niken Ariati juga memaparkan, tentang delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi atau Monitoring Center for Prevention (MCP) di pemerintah daerah, yang memiliki 38 indikator dan 103 sub-indikator, meliputi: APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola Dana Desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar