Indeks berita

Pemkab Polman Gelar Rakor Koordinasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024

Polewali, Warta Kominfo SP Polman – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 di Aula Balitbangren. Jum’at 14 Juni 2024.Rapat persiapan sekaligus rapat pemantapan untuk intervensi serentak penanganan stunting ini dihadiri seluruh OPD termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten dan seluruh unsur yang masuk di dalam TPPS kecamatan. Para Camat, Kepala Puskesmas, termasuk seluruh kader atau petugas penyuluh di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Adapun pembahasan rapat, yaitu memastikan seluruh peran dan tugas masing-masing elemen, baik TPPS Kabupaten maupun Kecamatan dapat dilaksanakan dengan maksimal nantinya. Kedua, memastikan persiapan-persiapan yang wajib sehingga dapat dilaksanakan semaksimal mungkin selanjutnya.Kepala Balitbangren Andi Himawan Jasin ST., M.Si menuturkan bahwa intervensi serentak ini segera dilaksanakan, dan sasaran dari program ini terdiri dari 3 kelompok.“Untuk intervensi serentak yang akan kita lakukan pada bulan Juni atau Juli 2024, kelompok sasarannya ada 3, yaitu calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Seluruh sasaran ini dipastikan harus datang ke posyandu untuk kemudian mendapatkan layanan-layanan kesehatan, diberikan pemeriksaan kesehatan terkait dengan kekurangan gizi baik balita, ibu hamil atau calon pengantin.” Tutur Andi HimawanSelanjutnya, di tempat yang sama Kepala Dinas DP2KBP3A drg. Sri Harni juga menyebutkan terkait hal yang dibahas dalam rapat berkaitan dengan persiapan secara matang untuk penanganan stunting dan pencegahannya sejak dini.“Hasil rapat pada kesempatan ini membahas 10 agenda dan telah disepakati, kita tinggal menunggu launching yang nantinya dituntun oleh provinsi dan akan serentak dilaksanakan di seluruh kabupaten. Adapun yang dibahas diantaranya menyiapkan calon pengantin, menyiapkan ibu hamil, menyiapkan baduta, menyiapkan alat yang terstandarisasi, menyiapkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan, memastikan sudah diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), memastikan datang ke posyandu, kemudian memastikan ada dana yang digunakan.”Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar

DPRD MENGADAKAN RAPAT BAMUS DALAM RANGKA MEMBICARAKAN RANPERDA TAHUN 2024

Pimpinan DPRD dan Anggota Badan Musyawarah bersama Sekretaris DPRD Polewali Mandar mengadakan Rapat Badan Musyawarah dalam rangka membicarakan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 dan Jadwal Penetapan Dua Ranperda, diantaranya Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Frekursor Narkotika, dan Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak. (Jumat, 14 Juni 2024)

SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1145H/2024M

LIBUR DAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL ADHA 1445H/2024M

Pengawasan pada pangkalan LPG 3 kg, 14 Juni 2024

M. Ayyub,S.Amin. S.Kom.,M.M. Kabid SPK Disperindagkop dan UKM beserta staf melakukan Pengawasan pada pangkalan LPG 3 kg masalah harga het (harga tertinggi), dan memberikan edukasi tentang aturan2 yg berlaku untuk pangkalan di Polewali Mandar. Jumat, 14 Juni 2024.

Kunjungan Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia (LPHAM), 11 Juni 2024

Heriyanto, SE, selaku JF. Penguji Mutu Barang menerima kunjungan Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia (LPHAM) membahas terkait aduan masyarakat mengenai pendistribusian LPG 3 kg menjelang idul Adha di setiap pangkalan yang ada di kab. Polewali mandar pada hari selasa, 11 Juni 2024.

DPRD BERSAMA OPD TERKAIT MENGGELAR RAPAT BAPEMPERDA DALAM RANGKA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pimpinan dan Anggota DPRD Polewali Mandar bersama OPD terkait menggelar Rapat Kerja Bapemperda DPRD dalam rangka membicarakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 - 2045. (Kamis, 13 Juni 2024) 

DIPINANG 100 JUTA OLEH TIM KEPRESIDENAN SEBAGAI SAPI QURBAN TAHUN 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Andi Afandi Rahman, ST. M.Si), dan Kabid. Peternakan (Samio, SP. M.Si) beserta jajaranya menerima kunjungan dari Tim Presiden RI, Ibu Dita dan Ibu Gratia didampingi Tim dari Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi langsung Sapi Qurban Presiden RI tahun 2024 terpilih di Bruno Desa Kebunsari Kec.Wonomulyo, sapi jenis Limosin yang  diberi nama "TEBO" miliknya mencapai 1.146 Kg (1.146 Ton)

Tingkatkan Iklim Investasi Daerah, DPMPTSP Polman Dorong Sektor Usaha Miliki NIB

Polewali, Warta Kominfo SP Polman -  Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Polewali Mandar mengadakan temu Koordinasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha pada Rabu, 12 Juni 2024 di Cafe Batistuta. Pada kesempatan ini, para pelaku usaha diharapkan memiliki izin usaha dan tertib dalam pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala untuk memajukan perekonomian dan pembangunan daerah.Sukirman Saleh menyatakan bahwa iklim berusaha dapat menjadi lebih kondusif dan baik dengan kepatuhan terhadap perizinan serta pelaporan kegiatan penanaman modal. Menurutnya, pelaporan LKPM oleh para penanam modal (pelaku usaha) merupakan salah satu penunjang penting untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi.“Rapat koordinasi dan evaluasi terkait penilaian kepatuhan perizinan berusaha ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada, termasuk dalam menyampaikan LKPM. Data ini penting untuk pengambilan kebijakan,” ujarnya.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, I Nengah Tri Sumadana, menyatakan bahwa DPTSP meminta dukungan dan kerjasama dari perangkat daerah terkait serta sektor usaha untuk mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), terutama bagi UMKM, sektor hiburan, usaha biliar, dan wisata baru yang belum memiliki NIB. Hal ini penting untuk kepatuhan dalam menyampaikan DPMPTSP Polman Gelar Rapat Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Rapat Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha, dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Polewali  Mandar, Rabu 12 Juni 2024 di Cafe Batistuta. Di kesempatan ini, pelaku usaha diharapkan  memiliki izin usaha dan tertib pelaporan LKPM berkala dalam upaya memajukan perekonomian dan pembangunan daerah. LKPM dan meningkatkan kelas usaha dari UMK ke Non-UMK, yang berdampak positif pada iklim investasi daerah.“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong kerjasama perangkat daerah, camat, dan sektor usaha yang berkembang saat ini agar bersinergi dalam mendorong pelaku usaha memiliki izin usaha yaitu NIB berbasis risiko. Selain itu, kami juga mendorong pelaku usaha sektor pertambangan untuk optimal dalam penyampaian pelaporan LKPM per triwulan dan meningkatkan skala usahanya menjadi non-UMK untuk meningkatkan realisasi investasi daerah,” tambahnya.Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha. Sistem perizinan ini terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS), yang dikelola oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.Klasifikasi usaha dibagi menjadi usaha mikro kecil dan non-usaha mikro kecil. Peningkatan klasifikasi usaha mencerminkan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih baik.Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar