Warta Kominfo SP, Polewali Mandar - Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Penyusun Zona Nilai Tanah (ZNT) Kecamatan Binuang dan Matakali, terlaksana di Aula Kantor Badan Pendapatan secara hybrid, Kamis, 9 Desember 2021.

Budiutomo Abdullah,  Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung nilai PBB, maka dilaksanakan Bimtek bagi Tim Penyusun Zona Nilai Tanah.

“Pertemuan kita hari ini, terkait dengan hasil diskusi sebelumnya dengan Kepala KPP Pratama Majene. Dimana, diskusi kami mengatakan bahwa kami terkendala dengan bagaimana cara menghitung nilai PBB karena di sisi lain, kami tidak punya kapasitas dan beliau menawarkan kepada kami bentuk kerjasama membimbing staf kami untuk bisa menghitung nilai bangunan minimal ini adalah langkah pertama. InsyaAllah, kegiatan ini menambah wawasan dan kapasitas SDM yang ada dan paham bagaimana cara menghitung nilai bangunan. Sekitar 10 tahun nilai NJOP di PBB tidak pernah berubah dan ini adalah momen untuk mengubah setelah ada bimbingan,” katanya.

Baca Lainnya :

• Peringati HUT Ke-62 Tahun Polman, Pemerintah Kecamatan Luyo Gelar Sarasehan dan Talkshow Refleksi Ak0
• Yusri Kembali Meraih Penghargaan di Kancah Nasional0
• 40 Peserta Berkomptisi Dalam Ajang Pemilihan Tomalolo dan Tomakapa Tahun 20210
• 5 Penyandang Disabilitas dan 1 Lansia di Polman Terima Bantuan Sosial 0
• Tingkatkan Daya Saing Penanaman Modal, DPMPTSP Gelar Konsultasi Publik Penyusunan RUPMK0

Selanjutnya, Matheus Adhiatera, Kepala KPP Pratama  Majene juga mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek untuk PBB sektor P2 merupakan salah satu bentuk kerjasama  antara Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar bersama KPP Pratama Majene terkait penilaian PBB, sehingga dalam menghitung PBB P2 dapat lebih baik.

“Bimtek untuk PBB sektor P2, salah satu bentuk kerjasama  antara Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar bersama KPP Pratama Majene terkait penilaian PBB. Kami berharap supaya ada penguatan dari Pemda sehingga mereka lebih baik lagi menghitung PBB P2 karena PBB P2 sudah dialihkan ke Pemda sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019,” katanya.

Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar.